Salam Hormat Pak Wapres, Kaum Santri Menggugat!
Ngresula

Salam Hormat Pak Wapres, Kaum Santri Menggugat! 

Setelah lama tenggelam dari pemberitaan media massa, baru-baru ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali muncul di beranda pemberitaan media massa.

Belum jelas penyebab tenggelamnya. Namun, jika dilihat dari perspektif media, dapat diketahui jika media massa akan memberitakan terkait segala bentuk tindakan yang telah atau akan diambil oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang katanya untuk ‘Kepentingan Rakyat Banyak’.

Alangkah lebih baik tanyakan pada rakyat atau diri sendiri dengan menganggap sebagai rakyat benar atau tidaknya pernyataan diatas. Jawaban tentu berbeda-beda namun dapat dipastikan bisa ditemui benang merah antara puas atau tidaknya masyarakat (buzzeRp tidak termasuk) terhadap kerja-kerja pemerintah saat ini.

Kembali ke persolan Ma’ruf Amin, apakah karena beliau kurang rensponsif sebagai Wapres sehingga media massa jarang memberitakan? atau dia sangat tawaduk dan ikhlas sehingga tidak mau memberitakan apa yang telah diperbuat untuk kepentingan rakyat? Tentu saja sila pertama pancasila bisa menjawab jika Tuhan-lah yang Maha Mengetahui. Namun, masyarakat sebagai warga negara pun setidaknya bisa menilai secara objektif sudah sejauh mana Wapres Ma’ruf Amin berbuat untuk kepentingan mereka.

Kemunculan berita Wapres Ma’ruf Amin kali ini bukan untuk mendampingi Presiden Jokowi dalam kerja-kerjanya, namun kali ini dia muncul di beranda media massa karena ulah seseorang yang mungkin ingin menyampaikan pesan yang sudah menggumpal dikepalanya. Karena gumpalannya begitu besar sampai-sampai pesan tersebut tidak bisa dibaca karena ketika pesan tersebut telah sampai, bentuknya hanya coretan. Entah menandakan goblok atau saking banyaknya uneg-uneg yang ingin disampaikan sehingga tak bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Baca juga: New Normal Segera Diterapkan, Bagaimana Nasib Pondok Pesantren? 

Kejadian tersebut bermula ketika Wapres Ma’ruf Amin diundang untuk menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki, Malang, Jawa Timur, Kamis (4/6).

Meskipun Ma’ruf tidak dapat hadir dikarenakan mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden, tetapi ia menyampaikan sambutannya melalui video yang telah direkam sebelumnya. Sayangnya, saat rekaman video Ma’ruf tersebut ditayangkan pihak panitia, ada gangguan muncul berupa coret-coretan tak beraturan berwarna merah dan biru secara bergantian.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UIN Maulana Malim Ibrahin Malang, Abdul mengatakan pihaknya akan mengusut jika masih bisa diusut.

“Kalau bisa diketahui, kita akan usut,” katanya (detik.com).

Dari tanggapan tersebut bisa diketahui bahwa pak Rektor tidak benar-benar serius dalam menanggapi. Jika serius, mungkin dia akan berkata “Kami akan mengusut tuntas siapa dan apa motif pelaku mekakukan hal tersebut”. Namun redaksi yang keluar tidak demikian, melainkan ucapan “kalau bisa…” ya kalau bisa, kalau tidak? Waktu akan membantu melupakan persoalan tersebut tanpa penyelesaian.

Memaknai coretan merah dan biru sebagai pesan yang ingin disampaikan untuk Wapres Ma’ruf Amin bisa juga diartikan untuk berhenti hanya berkata-kata (merah) dan lebih pada tindakan nyata (biru). Jika tidak bisa menjangkau masyarakat banyak dalam tindakan nyata itu, minimal kalangan dimana ia terlahir yaitu pesantren.

Hasil layar tangkap video Wakil Presiden Maruf Amin yang dicoret-coret dalam tayangan webinar yang diselenggarakan UIN Malang, Kamis (3/6/2020)

Baca juga: Gus Iqbal: Pesantren Harus Diperhatikan Jika New Normal Diterapkan 

Mengapa pesantren? karena dalam “New Normal” yang akan segera diberlakukan, pesantren harus mendapat banyak perhatian dimana dalam pelaksanaannya pesantren akan sangat keberatan jika tidak diberi uluran tangan dari pemerintah.

Misalnya pesantren harus memenuhi protokol kesehatan berupa hand sanitaizer, sabun cuci tangan, masker, pendeteksi suhu badan dan lain sebagainya. Jika semua ini dibebankan kepada pesantren, maka akan sangat kewalahan dalam segi pembiayaan.

Jika hanya menghimbau kegiatan belajar mengajar di pesantren harus diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan, apa bedanya dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama?.

Bukan mengemis untuk diberi bantuan, tapi mengingat sejarah bangsa yang tidak bisa lepas dari pesantren dan santri-santrinya dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa, rasanya terlalu aneh jika yang terlahir dari kaum santri yang kebetulan sedang menjabat salah satu pimpinan tertinggi di negeri ini tidak segera merespon kegelisahan-kegelisahan para kyai dan kaum santri dalam menjalankan kembali aktifitas pesantren di era New Normal nanti.

Lebih aneh lagi ketika telah diperingatkan namun tidak ada respon balasan untuk lebih memperhatikan pesantren, baik kejelasan kebijakan maupun kejelasan pembiayaannya. Salam hormat pak Wapres, kaum santri menggugat.

Related posts