Perlunya Pengawasan Partisipatif, Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang
Opini

Perlunya Pengawasan Partisipatif, Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari perwujudan sistem demokrasi, dan sebagai sarana menegakan kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan pengertian istilah pemilu pada UU No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara sederhana bisa diartikan bahwa pemilu adalah salah satu bentuk dari pada demokrasi, dan pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Indonesia setelah orde baru pernah dianggap sebagai negara demokrasi, bahkan negara demokrasi baru menurut Kelly dan Hill (2007) dalam Kurniawan dan Hermawan (2019). Perlu disadari bahwa di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, ada saluran-saluran penyumbat yang menjadikan tertutupnya sistem pemilu demokratis seperti fenomena politik uang. Politik uang adalah bagian dari isu yang tidak terlepas dari sistem demokrasi di Indonesia, hal ini bisa diketahui dari berbagai pendapat. 

Penyebab praktik politik uang kita bisa diketahui seperti penjelasan Estlund (2012) dalam Satria (2019) yang menyatakan sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam pemilihan umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi. Praktik politik uang didasarkan pada dua sub variabel, yaitu pemahaman politik uang dan pengalaman pemilih terkait politik uang (lihat Brusco, et al, 2004: 69; Schaffer, 2004: 84; Vicente 2007: 14; juga Lingkaran Survei Indonesia, 2010: 14). Sepertinya sesuai dengan pendapat Woshinsky (2008 :132) bahwa keputusan untuk memilih dalam sebuah kontestasi politik pada akhirnya ditentukan oleh pengalaman dan pemahaman pemilih itu sendiri (Kurniawan dan  Hermawan, 2019).

Baca juga: Islam dan Dunia Literasi

Menurut Badoh dan Dahlan (2010) dalam Sjafrina (2019) mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain. Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan menurut Danius dalam Zen (2015). Salah satu definisi politik uang yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih, menurut Shari dan Baer (2005) dalam Kurniawan dan  Hermawan (2019). 

Dari 118 negara demokrasi di dunia, Indonesia masih dianggap sebagai kelompok negara yang memiliki transparansi rendah dalam pengelolaan dana kampanye dalam pemilihan, menurut Ward (2003) dalam Kurniawan dan  Hermawan (2019). Padahal sudah ada Legalitas Pemilu di Indonesia, yang tertuang pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara Sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II dibawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3). Ketentuan

tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut: 

Pasal 523 ayat (1)

Pertama, Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

Baca juga: Memantapkan Pemuda, Mengorganisasikan Gerakan

Pasal 523 ayat (2)

Kedua, Pasal 523 ayat (2) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 

Pasal 523 ayat (3)

Ketiga, Pasal 523 ayat (3) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Keberadaan politik uang tentu menjadi salah satu praktik yang meruntuhkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, baik yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan pemilihan kepala desa (Pilkades). Keberadaan praktik politik uang perlu terus disosialisasikan kepada warga negara sebagai pemilih pada pemilu, hal ini dapat digerakan melalui pengawasan partisipatif. Praktik politik uang selain berdampak pada tergerusnya nilai-nilai demokrasi, juga ada sanksi pidana yang mengancamnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pendapat Woshinsky (2008) bahwa keputusan untuk memilih dalam sebuah kontestasi politik pada akhirnya ditentukan oleh pengalaman dan pemahaman pemilih itu sendiri (Kurniawan dan  Hermawan, 2019). Oleh karena itu, mari mulai mengawal jalannya sistem demokrasi di Indoneisa dengan mencegah terjadinya pratik politk uang yang menciderai pemilihan umum.

Related posts