Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Corona; Krisis Kemanusiaan atau Kesalahan Prosedur?
Ndopok

Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Corona; Krisis Kemanusiaan atau Kesalahan Prosedur? 

Dalam report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (2019) terdapat bagian laporan berjudul route of tranamisson, WHO melaporkan cara penyebaran virus Corona COVID-19 adalah melalui tetesan air liur (droplets) atau muntah (fomites), dalam kontak dekat tanpa pelindung. Transmisi virus Corona telah terinfeksi dengan tanpa patogen penyakit. Sehingga yang memiliki daya tahan tubuh rendah rentan terinfeksi patogen itu.

Kini permasalahan Corona bukan lagi sebatas tular dan tertukar, ODP dan PDP tetapi juga pada pasien meninggal yang telah terinfeksi corona. Pemakaman pasien terinfeksi corona menuai pro dan kontra dalam tatanan masyarakat kita. Sebagian ada yang menolak untuk memakamkan jenazah pasien Corona di daerahnya sebagai bentuk upaya untuk menghindari penyebaran virus.

Seperti yang terjadi di Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas sempat menjadi sorotan akibat warga setempat menolak untuk tempatnya dijadikan sebagai pemakaman jenazah positif Corona.

Apalah kata jenazah, sudah jatuh tertimpa pohon. Ibarat kata sudah meninggal ditolak pula oleh masyarakat. Ya bisa dirasakan bagaimana perih dan pedihnya anggota keluarga, sudah tidak diizinkan mengurus dan mengikuti prosesi pengurusan jenazah eh mendapatkan kabar jenazah itu malah ditolak untuk dikebumikan.

Baca juga: Polisi Marah-marah Bubarkan Acara Arisan, Ini Kata Kapolri 

Lantas sebenarnya yang jadi poin penting, masyarakat kita itu krisis kemanusiaan atau ternyata cuma sekedar parno takut tertular virus tersebut dari si jenazah?

Usut punya usut jika kembali pada kasus penolakan di Banyumas tersebut, ternyata asal muasal penolakan justru dikarenakan tidak adanya transparansi izin antara pihak kesehatan dengan warga setempat, sehingga terjadinya amuk warga yang sulit dikendalikan.

Permasalahan berikutnya, pemakaman dilakukan dekat pekarangan warga dan saluran air warga padahalkan sesuai anjuran Kemenag melalui cara pemulasaraan jenazah pasien Corona lokasi makam minimal 50 meter dari sumber air tanah penduduk, lokasi makam minimal berjarak 500 meter dari pemukiman penduduk.

Pertanyaan berikutnya, apa masyarakat akan menerima jika adanya transparansi dan sikap tidak menutup-nutupi pihak berwajib menyangkut pemakaman jenazah virus Corona? Dan lagi-lagi yang bisa menjawab adalah yang mempunyai kekuasaan.

Baca juga: Sungguh Malang Nasib Perantau Sekarang Ini 

Mengapa demikian? Sebab jika ditelisik permasalahan yang terjadi belakangan ini mengenai pemakaman jenazah pasien Corona justru bisa disoroti dari kebijakan pemerintah. Coba ketika masyarakat diberi pemahaman bahwa virus pada jenazah pasien corona sudah tidak bereaksi dalam arti dia sudah mati karena jenazah telah melewati prosesi pengurusan jenazah. Menurut pakar ilmu pun begitu adanya.

Atau pemerintah menyediakan tempat khusus untuk pemakaman pasien corona sebagai bentuk pengantisipasi kekhawatiran warga, karena dalam situasi semacam ini jangan-jangan bukan hanya karena virus corona yang mematikan tetapi malah jadi sikap kemanusiaan yang ikut mati karena keadaan yang demikian.

Related posts