Pemberlakuan New Normal di Bidang Pendidikan Terlalu Memaksakan
Opini

Pemberlakuan New Normal di Bidang Pendidikan Terlalu Memaksakan 

Negara Korea Selatan ditemukan kasus baru setelah Kementerian Penidikan Korea Selatan membuka sekolah-sekolah setelah terjadi beralihnya sistem pendidikan online akibat pandemi Covid-19. Pembukaan kembali sekolah di Korea Selatan terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, namun setelah ditemukannya kasus baru pada dua siswa sekolah, terpaksa 75 sekolah menengah memulangkan siswanya di tengah kekhawatiran untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.

Jika di Korea Selatan terjadi kasus baru Covid-29 setelah membuka sistem pendidikan, Indonesia justru akan memulai New Normal pada bidan pendidikan. Melalui webinar pada Senin (15/6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana tentang Panduan Penyelenggaran Pembelajaran pada Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Hasil keputusannya diantaranya mengenai tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada Juli 2020, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, namun melanjutkan Belajar dari Rumah (BPR), dan untuk satuan pendidikan yang berada di zona hijau dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bertahap dan dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan yang telah terlampir.

Sejauh ini, terdapat 94% peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah (dalam 429 kab/kota), dan sejumlah 6% peserta didik di zona hijau (dalam 85 kab/kota). Hal itu tentu terjadi akibat respon dari orang tua dan beberapa elemen masyarakat yang menyikapi pembelajaran dari rumah yang dirasa kurang efektif, sehingga Kemendikbud bersama Empat Kementerian RI mengeluarkan kebijakan serupa, biarpun secara tidak langsung mengorbakan 6% siswa untuk menjadi percobaan dari sistem pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Soal Hadapi Haters, dr Tirta Harus Belajar Banyak dari Kekeyi

Memang pemberlakuan pembelajaran tatap muka harus mendapat persetujuan dari wali murid yang bersangkutan, jadi ketika wali murid tidak menyetujui maka pembelajaran siswa tetap dilaksanakan dari rumah, akan tetapi tidak semua wali murid merespon kesehatan siswa dengan ketat, sehingga tentu pemahaman setiap orang tua akan berbeda-beda menyikapi hal ini.

Pembelajaran tatap muka di masa pandemi dilaksanakan justru menimbulkan banyak masalah pada saat pelaksanannya, misalkan pembagian sift untuk siswa atau guru dan juga penyedian protokol kesehatan di tiap sekolah yang berbeda-beda berdasar kemampuan sekolah apalagi kondisi tiap sekolah dan siswa yang sangat heterogen, sehingga hal itu justru menjadikan memunculkan masalah baru.

Sehingga pemberlakuan pembelajaran tatap muka untuk 6% siswa di daerah zona hijau dirasa terlalu memaksakan dan tidak memberikan solusi dari keresahan orang tua perihal ketidakefektifan pembelajaran dari rumah. Keadaan seperti sekarang justru kesempatan bagi dunia pendidikan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia, menerapkan metode baru dan meningkatkan evektifitas belajar siswa tanpa mengorbankan pihak manapun.

Baca juga: Kawasan Industri Pindah ke Batang, Brebes Akan Tetap Dikembangkan 

Related posts