Mengapa Desa Sering Identik Dengan Kemiskinan? 

Menurut pengertian secara universal, Desa adalah sebuah aglomerasi dan kumpulan kecil pemukiman penduduk yang menempati suatu wilayah.

Selanjutnya, menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara administratif, desa memiliki strata yang sama dengan kelurahan tetapi desa memiliki hak pengaturan dan kewenangan wilayah yang lebih luas yakni dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan secara langsung tanpa tendensi dari kecamatan ataupun kabupaten, dan berbagai bentuk hukum yang disesuaikan dengan kebudayaan dan adat yang berlaku.

Desa memiliki keistimewaan tidak hanya dari sisi pemerintahan dan administratif tetapi juga potensi alam dan budaya. Sebuah NGO lokal bernama Desa Mengglobal mengklasifikasikan potensi desa tersebut menjadi 5 bagian yaitu pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kerajinan yang semua dikemas sesuai kebudayaan dan kearifan lokal masing-masing desa.

Baca juga: Teh Poci Khas Brebes Yang Melegenda 

Kerukunan dan kekerabatan antar warga desa juga menjadi salah satu daya pikat sosiologi pedesaan. Sungguh potensi dan kekayaan desa itu sangat luar biasa.

Tetapi mengapa desa sering identik dengan kemiskinan?

Menurut data BPS 2016, lebih dari 60% total penduduk miskin Indonesia merupakan mereka yang hidup di pedesaan. Menurut data dari world bank 2015, angka Rasio Gini Indonesia pada tahun 1990-2000an berkisar antara 0,30-0,39. Hal itu menunjukkan ketimpangan yang berarti antara perekonomian desa dan kota. Wajar saja jika banyak anak muda desa yang pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota.

Menurut Mahbub ul Haq (1983), terdapat tujuh dosa perencanaan pembangunan yang sering terjadi di negara-negara berkembang yaitu permainan angka, pengendalian yang berlebihan, investasi yang menggiurkan, pendekatan yang dianggap benar, perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah, sumber daya manusia yang terabaikan, serta pertumbuhan tanpa keadilan.

Dampaknya, kita sering mendengar tentang orang-orang desa yang mencari kerja ke kota lalu kemudian memilih tinggal di kota atau sering juga disebut urbanisasi.

Baca juga: Vaksin Corona Dan Permainan Ekonomi Negara Adidaya 

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2016 kemarin bahwasannya tingkat urbanisasi Indonesai merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara daan masih akan berlangsung hingga tahun 2025. World Bank juga sudah memperkirakan bahwa pada tahun 2025, 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota-kota besar. Dampaknya akan sangat terasa bagi kota dan bagi desa itu sendiri.

Dampak negatif dari tingkat urbanisasi yang besar dapat kita lihat di Jakarta saat ini. Macet, pemukiman padat, stok air bersih berkurang drastis, penggusuran dimana-mana, banyak pengangguran, banyak kemiskinan, kriminalitas tinggi, gaya hidup masyarakat yang semrawut, dan masih banyak hal lainnya yang disebabkan persaingan antar pelaku urbanisasi itu sendiri.

Dampak negatifnya terhadap desa juga tidak kalah berbahaya. Silahkan tanya pada diri kita. Siapa nanti yang akan menempati desa-desa kita yang berjumlah 74.000 lebih? Siapa yang akan mengolah lahan-lahan pertanian kita yang luasnya jutaan hektar dan menjaminnya tidak menjadi beton-beton baru? Siapa yang akan menangkap ikan-ikan dari lautan kita yang sangat kaya itu? Hingga pada akhirnya nanti kita akan sadar bahwa kita mencari uang agar kita bisa makan, tetapi bagaimana jika tidak ada yang bisa dimakan? Wallahu A’lam