Memperjuangkan Nasib Buruh Perempuan Ditengah Kontroversi Omnibus Law RUU Cika
Opini

Memperjuangkan Nasib Buruh Perempuan Ditengah Kontroversi Omnibus Law RUU Cika 

Ketenagakerjaan atau perburuhan diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Tenaga Kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh ialah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Didalam hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yg artinya mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yg mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban diantara para pihak. dalam artian bahwa setiap pekerja harus memiliki perjanjian kerja atau perikatan yang dibuat oleh para pihak.

Peringatan Hari Buruh Internasional 2020 ini nasib buruh perempuan diperjuangkan di tengah upaya gencarnya pemerintah menyusun Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cika), adapun beberapa poin penting yang diangkat menjadi masalah besar ialah ketiadaan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan baik di dalam Undang-undang maupun peraturan turunannya serta kondisi kerja yang tidak ramah perempuan. Menurut penulis Omnibus Law itu pakai kerangka globalisasi kapitalis yang di dalamnya berpotensi akan menyingkirkan perempuan, jangankan di dalam RUU Cika namun secara substansi di dalam RUU Ketahanan Keluarga akan membuat perempuan di rumah saja, karena di dalam RUU tersebut berusaha mengembalikan peran perempuan untuk mengurus keluarga.

Baca juga: Partai Buruh 

Selain itu cuti melahirkan, di dalam Omnibus Law RUU Cika yang dianggap merugikan pekerja perempuan yaitu terkait cuti haid yang tidak disebutkan, padahal di dalam Pasal 81 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja perempuan yang sedang haid hari pertama dan kedua tidak diwajibkan bekerja, hal lain yang disoroti oleh aktivis perempuan di dalam Omnibus Law RUU Cika ialah hak cuti hamil yang tidak dijelaskan secara spesifik.

Pentingnya Hak Asasi Manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya senantiasa wajib diakui, dihargai dan dilindungi melalui beberapa produk perundang-undangan. Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan beberapa keringanan kepada pekerja atau buruh perempuan, nah keringanan yang sudah jelas di dalam Undang-Undang tersebut untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan. Berikut penulis uraikan secara materil isi dari Pasal 76.

(1) Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun diriya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib:
(a) Memberi makanan dan minuman bergizi; dan\
(b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. 05.00.

Baca juga: PON Ditunda, Para Atlet Tetap Melakukan Persiapan Matang untuk PON Tahun Depan 

Adapun 3 dasar kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan seperti pertama protektif, artinya kebijakan perlindungan ini diarahkan pada perlindungan fungsi reproduksi bagi tenaga kerja perempuan, seperti pemberian istirahat haid, cuti melahirkan, atau keguguran kandungan, kedua korektif, artinya perlindungan ini diarahkan pada peningkatan kedudukan tenaga kerja perempuan seperti larangan pemutusan kerja bagi tenaga kerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan, ketiga Non Diskriminasi, yang mana perlindungan ini diarhakan pada tidak adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga kerja perempuan di tempat kerja.

Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan harus dimaksimalkan dan harus sesuai dengan prosedur yang diatur didalam peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di Indonesia belum cukup memadai. Karena masih banyak hak-hak tenaga kerja perempuan di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang apabila dilanggar oleh pengusaha belum ada ketentuan sanskinya. Oleh sebab itu seharusnyalah terdapat peraturan daerah yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan HAM terhadap pekerja perempuan.

Related posts