Membaca Sejarah, Wewenang, Hingga Ketidakkonsistenan KPI dalam Melakukan Pengawasan
Opini

Membaca Sejarah, Wewenang, Hingga Ketidakkonsistenan KPI dalam Melakukan Pengawasan 

Tagar #BubarkanKPI menggema di jagad twitter akhir-akhir ini terkait teguran untuk Spongebob dan Gundala, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga pernah menjadi sorotan publik karena rencananya untuk mengawasi konten media digital seperti YouTube, Facebook, Netflix, dan sejenisnya.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang polemik yang terjadi pada KPI, alangkah baiknya lebih dulu mengenal lembaga penyiaran di Indonesia yang lahir pasca Reformasi 1998.

Sejarah KPI dimulai pada 2002 dan merupakan lembaga negara independen yang lahir setelah Reformasi 1998.

KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik sehingga harus dikelola oleh badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Semangat baru ini berbeda dengan landasan dalam UU Penyiaran sebelumnya, yakni UU No. 24 Tahun 1997 Pasal 7, yang menyatakan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara, pembinaan dan pengendaliannya pun dilakukan oleh pemerintah. 

Seperti yang tercatat dalam website KPI, semangat lama tersebut menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu (Orde Baru) merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pemerintah.

KPI yang dibentuk pasca Reformasi 1998 atau setelah tumbangnya rezim Soeharto ingin menjadi lembaga penyiaran yang berbeda seiring dengan semangat perubahan dan demokrasi. Proses demokratisasi menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. 

KPI punya beberapa kewenangan. Salah satunya, dikutip dari Lembaga-Lembaga Negara Independen (2019) karya Laurensius Arliman Simbolon, adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran.

Menurut Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, dilansir Antara (5 Agustus 2019), pengawasan tersebut dilakukan agar konten-konten media digital memang layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.

Bicara soal konten “berkualitas rendah”, jangankan di ranah digital, di media penyiaran konvensional macam televisi pun masih banyak yang sebenarnya bisa masuk kategori ini. Sampai detik ini, program-program “berkualitas rendah” atau yang “tidak mengandung nilai edukasi” itu masih bertebaran di layar kaca dan setiap hari ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia, termasuk anak-anak dan kaum remaja milenial.

Selain Spongebob dan promo film Gundala, KPI juga melayangkan sanksi berupa teguran terhadap 12 acara atau program siaran di televisi/radio lainnya dengan masing-masing jenis pelanggaran yang berbeda-beda.

Ke-12 program yang disentil KPI itu adalah Headline News (Metro TV), Borgol dan Obsesi (GTV), Rahasia Hidup dan Fitri (ANTV), Ragam Perkara (TV One), DJ Sore (Gen FM), Centhini dan Rumpi No Secret (Trans TV), serta Ruqyah, Rumah Uya, juga Heits Abis (Trans 7). 

Namun, permainan pasar untuk menaikkan rating memungkinkan apabila ada acara yang ditegur, atau dilarang tayang lagi oleh KPI, maka akan muncul konten sejenis dalam rupa lain, bahkan berjumlah lebih banyak karena bakal diikuti atau ditiru oleh stasiun televisi lain jika ratingnya bagus, ibarat “gugur satu tumbuh seribu” atau “patah tumbuh hilang berganti”. 

Rasa-rasanya, KPI sejauh ini belum konsisten dan hanya membuat stasiun televisi paranoid sehingga terkadang melakukan sensor secara berlebihan, tidak masuk akal, bahkan konyol alias menggelikan, agar tidak kehilangan rating. 

Related posts