Kemenkes Enggan Gunakan APD Lokal
Warta

Kemenkes Enggan Gunakan APD Lokal 

Kesulitan dunia usaha di tengah pandemi, sewajarnya pemerintah menggandeng perusahaan lokal untuk mendongkrak kembali penghasilan yang sempat lumpuh akibat pandemi ini. Baik dari kalangan pengusaha kecil, karyawan swasta hingga buruh tekstil di perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia.

Hingga perbaruan berita permasalahan Alat Pelindung Diri (APD), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapat protes dari perusaahaan tekstil dalam negeri, pasalnya dalam kebijakannya, Kemenkes enggan menggunakan APD lokal dengan dalih tidak memenuhi standar APD.

Bukan tanpa pengujian laboratorium yang ketat, menurut pengakuan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita WIrasta bahwa APD lokal telah di tes di laboratorium uji Balai Besar Tekstil (BBT) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan hasil telah memenuhi standar hazmat and gown dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Melansir dari Tirto.id Redma mengatakan Kemenkes mengubah persyaratan bahan pembuatan APD. Sesuai anjuran Kemenkes APD harus menggunakan serat non spunbond non woven yang hanya bisa sekali pakai. Sedangkan industri menggunakan serat woven yang dapat dicuci berulang kali.

“Kami sudah bikin ternyata Kemenkes itu malah ubah persyaratan jadi spunbond. Jadi (produk kami) enggak masuk.” Ucap Redma kepada Tirto.id.

Baca juga: 69 Orang di Pasar Bangbayang Reaktif Virus Corona Setelah Rapid Test

Padahal menurutnya, sebagian anggota asosiasi sudah dapat membuat APD dengan standar biosafety level (BSL) 4 standar tinggi. Melalui kebijakan tersebut APSyFI dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) hanya dapat memasok sekitar 1.000 pcs APD kepada pemerintah, padahal sebenarnya bisa lebih dari itu.

Padahal produksi APD dalam negeri menurut pengakuan Sekretaris Jendral API, Rizal Tanzil Rakhman memiliki kapasitas 16 juta pcs per bulan, sementara kebutuhannya hanya mencapai 3-4 juta pcs. Sementara pemenuhannya pemerintah masih mengandalkan impor APD dari luar negeri.

“Karena seharusnya prioritas penggunaan produk dalam negeri itu harus terimplementasi, bukan sekedar lip service saja” Ucap Rizal.

Buntut dari kebijakan tersebut tak sampai pada meluapnya jumlah APD, melainkan juga pada nasib ribuan buruh yang terancam PHK karena perusahaan kesulitan membayar para buruh dengan jumlah permintaan APD oleh pemerintah yang sedikit dan masih mengandalkan impor.

Baca juga: DPRD Minta Pemkab Brebes Perhatikan Pendidikan Pesantren Saat Penerapan New Normal 

Related posts