Aliansi Ciputat Menggugat Menolak Omnibus Law
Warta

Aliansi Ciputat Menggugat Menolak Omnibus Law 

Aliansi Ciputat Menggugat tegas menolak disahkannya RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, yang akan diparipurnakan oleh DPR. RUU tersebut dinilai inkonstitusional dan mengancam banyak lini sektoral.

Juru Bicara Aliansi Ciputat Menggugat, Rausyan Fikry M., menyatakan bahwa Omnibus Law ini akan menyengsarakan Buruh, Rakyat Kecil, Mahasiswa dan Pemuda yang tentunya juga akan menjadi buruh dikemudian hari.

“Kami tegas menolak RUU CILAKA atau Omnibus Law ini karena dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar,” ujar Rausyan di Jakarta, Senin (16/07).

Rausyan menilai, setidaknya ada 3 dampak kerugian yang ditimbulkan dari RUU ini. Pertama, terancamnya nasib buruh. Saat ini pada pandemi covid sudah berapa banyak buruh yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan dan banyaknya buruh yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan secara penuh dari perusahaan ataupun pemerintah.

“dalam masa pandemi ini, coba lihat berapa banyak PHK yang sudah dilakukan dan apakah buruh yang masih bekernya mendapatkan jaminan kesehatan ? tidak,” Ujarnya.

Dampak kedua, kelestarian alam dan lingkungan hidup yang akan mudah digadaian untuk kepentingan investor tambang dan pengalih fungsian lahan.

Baca juga: Konser Dangdut Saat Pandemi Bukan Kesalahan Bupati

“Dari masa periode Jokowi pertama sudah bisa kita lihat bagaimana penyelesaian sengketa lahan dan tambang apakah ada yang selesai?, kasus perampasan lahan dan sengketa tanah adat ini sangat marak terjadi”. ujar Rausyan.

Ketiga, bagaimana RUU CILAKA ini Inkonstitusional, pemerintah jokowi ini berlaku sewenang-wenang dalam perancangan yang sarat akan kepentingan pemodal dan tidak transparan dalam pembentukannya.

“Pemeritah dan DPR ini bermain mata, bagaimana tidak RUU CILAKA ini tidak layak karena tidak melalui prosedur pembentukan Undang-undang yang baik dan benar, masyarakat sipil tidak dilibatkan, tidak transparan dan ditutup-tutupi,” ujarnya.

Atas dasar pertimbangan 3 dampak kerugian yang ditimbulkan dari Omnibus Law ini, maka pemerintah dan DPR harus segera menghentikan dan mengagalkannya.

“Sebaiknya pemerintah dan DPR menghentikan pembahasannya, apabila tidak kami dan kawan-kawan akan menentang lebih keras. Kami rakyat hanya meminta pembangunan ekonomi yang berdauat, mandiri dan berasaskan kesetaraan dan keadilan, rakyat juga sudah mandiri kok.” tegas Rausyan.

Baca juga: 5 Lagu Dangdut yang Cocok Dinyanyikan Ibu Bupati

Related posts